Virus corona: Tak semua pengajar, siswa siap terapkan 'sekolah di rumah'

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4JKwgpD3k3UXjz_0Pz2zIFrMtkzl8TGsDDdcs6BOkR3OKClsrWHl16Rqn_9oEiXT_pQr6l5JO8j2Mh6brKnl_ofEkbgDsPqQMbqWGaoODEMGngqgU6yGZ7hQcasRu3DhUyioCJoWq9_M/s1600/_111329682_antarafoto-belajar-dari-rumah-170320-agr-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="660" height="355" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4JKwgpD3k3UXjz_0Pz2zIFrMtkzl8TGsDDdcs6BOkR3OKClsrWHl16Rqn_9oEiXT_pQr6l5JO8j2Mh6brKnl_ofEkbgDsPqQMbqWGaoODEMGngqgU6yGZ7hQcasRu3DhUyioCJoWq9_M/s640/_111329682_antarafoto-belajar-dari-rumah-170320-agr-1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span class="media-caption__text">Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk "bekerja, belajar dan ibadah di rumah" untuk membatasi penyebaran Covid-19</span></td></tr> </tbody></table> <div class="story-body__introduction"> Beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk merumahkan siswa dan menerapkan metode belajar dengan sistem daring menyusul lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.</div> <div class="story-body__introduction"> <br /></div> Kebijakan yang dikeluarkan oleh di antaranya Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu terhitung efektif sejak 16 hingga 29 Maret 2020.<br /> <br /> Sayangnya, tidak semua sekolah siap untuk menerapkan metode pembelajaran jarak jauh.<br /> Sebuah sekolah dasar swasta di Kota Bandung, Jawa Barat, secara marathon mempersiapkan materi dan metode belajar di akhir pekan, saat seharusnya guru dan manajemen sekolah libur. Sekolah itu belum pernah menerapkan sistem belajar jarak jauh.<br /> <br /> "Sekolah kami belum memiliki sistem belajar online. Jadi memanfaatkan WhatsApp saja untuk kelas 1 sampai 3, tapi untuk kelas 4 sampai 6 menggunakan Google Classroom," kata Irvan, salah seorang guru di sekolah tersebut, kepada wartawan Yulia Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.<br /> <br /> Sebagai guru sekolah dasar, Irvan menilai sistem pembelajaran daring yang dilaksanakan secara "mendadak" ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama di kalangan pengajar sekolah dasar yang belum terbiasa dengan metode ini.<br /> <br /> "Materi apa yang bisa diajarkan di rumah tanpa membebani orangtua yang seharusnya kewajiban guru mengajarkan di kelas? Jam berapa mereka belajar sementara ada yang kedua orangtuanya bekerja? Bagaimana dengan kuotanya? Siapa yang menanggung?" kata guru kelas 3 SD itu.<br /> Ia mengaku sekolahnya tidak mendapat panduan dan arahan khusus.<br /> <br /> "Sepertinya diserahkan kepada kebijakan sekolah masing-masing," ujarnya.<br /> Sama halnya dengan sekolah dasar swasta di Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang baru efektif memulai belajar jarak jauh pada Senin siang.<br /> <br /> "Jadi guru-guru baru rapat tadi pagi tentang sistem online ini. Anak saya baru dapat tugas belajar pukul 12.30 tadi," kata Evi Larasati, orangtua siswa, Senin (16/3).<br /> <br /> Sementara, beberapa sekolah bahkan belum menerapkan pembelajaran jarak jauh di hari pertama kebijakan ini diberlakukan. Sekolah di kawasan Bandung Utara baru merancang modul pembelajaran daring di hari Senin dan diberlakukan esok harinya.<br /> <br /> "Sementara ini anak saya disuruh mengerjakan LKS (lembar kegiatan siswa) seperti biasa," kata Kathy Saelan, orangtua siswa.<br /> <br /> Tapi, ada juga sekolah yang sudah siap dengan sistem belajar daring. Sebuah sekolah yang dikelola BUMN di Dayeuhkolot Kabupaten Bandung telah menerapkan sistem tersebut dalam pembelajarannya.<br /> <br /> "Kami sudah biasa pakai <i>Google Aplication for Education</i> (GAFE) dengan <i>classroom</i>. Begitu juga dengan tugas, ulangan, dan ujian seperti minggu lalu sudah sistem GAFE," kata Yaya Suhaya, Wakil Kepala Sekolah SMP Telkom. <br /> <h2 class="story-body__crosshead"> Fasilitas tak merata</h2> Pelaksanaan instruksi untuk menghapus kegiatan tatap muka di wilayah lain juga masih terbilang gagap.<br /> <br /> Sejumlah siswa dan orang tua murid di Aceh menganggap langkah belajar melalui daring tidak efisien lantaran tidak adanya fasilitas yang memadai di tiap rumah.<br /> <br /> Kesimpangsiuran mengenai informasi ini juga menjadi kendala. <br /> Sebagian siswa tingkat SMA dan SMP di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, masih tetap ke sekolah pada Senin (16/03/2020) pagi, karena belum mendapatkan informasi resmi dari dewan guru.<br /> "Saya ke sekolah hari ini karena belum ada informasi resmi dari guru. Tadi malam ada informasi dari group WhatsApp sesama siswa, tapi itu belum pasti makanya tetap sekolah," kata Sakina, siswi kelas 12 SMAN 2 Kota Banda Aceh, kepada Hidayatullah, wartawan di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.<br /> <br /> Sakina melanjutkan sampai saat ini belum mengetahui pasti jadwal Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret sampai 2 April 2020 mendatang. <br /> "Untuk jadwal UN akhir bulan nanti belum dapat informasi juga apakah ditunda atau tidak," kata Sakina.<br /> <br /> Hal senada juga dikatakan oleh siswi kelas 12 SMA 2 Kota Banda Aceh, Hurata Ayuni, ia kebingungan untuk mempersiapkan diri untuk UN jika selama 14 hari ke depan mereka harus belajar di rumah.<br /> <br /> "Proses belajar tidak efektif karena saya tidak memiliki peralatan belajar online yang memadai seperti laptop, HP dan jaringan internet," kata Hurata.<br /> <br /> Kepala Sekolah SMAN 12 Banda Aceh, Ramlah Zaini, mengatakan tenaga pendidik tetap hadir setiap hari ke sekolah untuk melayani siswa dan wali siswa.<br /> <br /> "Mulai hari ini siswa diliburkan, namun komunikasi antar guru dan siswa tetap berjalan karena kita sudah punya program Sijempol dan aplikasi Ruang Guru yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Aceh," kata Ramlah Zaini, Kepsek SMA Negeri 2 Banda Aceh.<br /> <h2 class="story-body__crosshead"> UN SMK tetap berlangsung</h2> Di tengah pandemi Covid-19, sebanyak sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Banda Aceh, tetap melaksanakan Ujian Nasional (UN) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan secara nasional yang berlangsung selama empat hari.<br /> <br /> "Untuk SMK mulai hari ini tetap mengikuti UN, karena jadawalnya telah ditetapkan secara nasional, jauh hari sebelumnya memang kita sudah mempersiapkan agar UN berjalan lancar, dan <i>A</i><i>lhamdulillah</i> anak-anak terlihat senang mengikuti UN tanpa ada rasa takut isu wabah virus corona. Pihak sekolah juga menyiapkan cairan antiseptik untuk peserta UN sebelum masuk dan keluar ruangan," kata Rahmad Fitri, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Senin (16/3). <br /> <figure class="media-landscape has-caption full-width"> <span class="image-and-copyright-container"> </span></figure>Rahmad mengatakan seluruh agenda yang bersifat nasional termasuk UN untuk siswa kelas 12 SMK di Aceh akan tetap dijalankan selama kondisi masih memungkinkan.<br /> <br /> "Hanya sekolah yang diliburkan, proses belajar mengajar tetap, baik melalui kelas digital, namanya Sijempol Aceh, rumah belajar yang sudah disiapkan kementerian, memberikan tugas kepada anak-anak, baik melalui email dan jejaring media sosial," kata Rahmad.<br /> <h2 class="story-body__crosshead"> Pusat harapkan kesigapan dinas</h2> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyadari belum semua sekolah di Indonesia siap dengan sistem pembelajaran daring. Tapi pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem tersebut, kata Ade Erlangga Masdiana, Kepala Biro Komunikasi Kemendikbud.<br /> <br /> Kemendikbud telah memiliki platform, seperti aplikasi Rumah Belajar, yang bisa diakses oleh guru dan siswa.<br /> <br /> Menurut Ade, masalah sistem pembelajaran daring yang dialami sejumlah sekolah seharusnya tidak terjadi. Kalaupun terjadi, dinas pendidikan setempat yang harusnya bergerak mengatasi masalah itu<br /> . <br /> "Makanya setiap daerah, dinas pendidikan harus buat acuan pedoman atau prosedur operasi standar (POS) itu harus betul-betul tepat sehingga proses pembelajaran selama dua minggu ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.<br /> <br /> "Dinas pendidikan harus bergerak karena itu koordinasi. Jadi bukan hanya kebijakan meliburkan begitu saja, tapi juga dengan turunan berbagai implikasi dari kebijakan itu harus disiapkan."<br /> Di lain pihak, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) menilai seharusnya sistem pembelajaran daring ini tidak menjadi kendala bagi sekolah. Pasalnya, di era teknologi digital ini semua orang sudah akrab dengan gawai.<br /> <br /> "Sebetulnya sistem daring itu sudah berjalan. Tidak ada corona pun daring sudah berjalan, sudah terbiasa. Kenapa FAGI mendesak sekolah diliburkan karena kami sudah tahu di lapangan. Belajar itu sekarang lebih dimudahkan, tidak perlu membagi buku kepada siswa, toh e-book dan semua materi pelajaran sudah bisa dikirimkan lewat media sosial yang sederhana," kata Iwan Hermawan, Ketua FAGI.<br /> <br /> Sejak awal, kata Iwan, FAGI mendesak kepada para kepala daerah untuk merumahkan siswa agar bisa menghentikan penularan virus corona di lingkungan sekolah.<br /> <br /> Kemendikbud mewanti-wanti sistem pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan saat pandemi Covid 19 ini tidak sampai mengganggu target kurikulum.<br /> <br /> "Mekanisme pembelajarannya betul-betul harus ketat. Jadi jangan meliburkan dengan sistem belajar online, tapi onlinenya model apa? <i>Online</i>-nya harus betul-betul terjadi proses pembelajaran. Dengan keterbatasan yang ada, tapi dengan keterbatasan itu bagaimana target-target kurikulum bisa tercapai," tegas Ade.<br /> <br /> Sumber : <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51906763" target="_blank">https://www.bbc.com</a> <br /> <br />

Virus corona: Tak semua pengajar, siswa siap terapkan 'sekolah di rumah'

Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk "bekerja, belajar dan ibadah di rumah" untuk membatasi penyebaran Covid-19 Beberap...

Baca selengkapnya »

Validasi Soal Ujian Nasional 2018

<h3 style="text-align: left;"> <strong>Kualitas Soal Cerminan Kredibilitas Validator</strong></h3> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0TjKgoLhZEVY1DXcgh0OAeAejDFjtduGFLlW2yIcJYLDE-zSdrLvXZ_wCJp9E6D4r7_StsZ8Y7alV0obcxfMIMN2aCRaRMzfbx30BrfG3-949wHF1D8xNQc99L1nJj4pw-Ygz6FhsvZ0/s1600/5-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="663" height="175" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0TjKgoLhZEVY1DXcgh0OAeAejDFjtduGFLlW2yIcJYLDE-zSdrLvXZ_wCJp9E6D4r7_StsZ8Y7alV0obcxfMIMN2aCRaRMzfbx30BrfG3-949wHF1D8xNQc99L1nJj4pw-Ygz6FhsvZ0/s320/5-1.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: left;"> </div> Ujian Nasional tahun pelajaran 2017/2018 dilaksanakan dengan moda Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas (UNKP).  Validitas soal merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan UN. Soal harus valid baik dari segi materi maupun keterbacaan, sehingga soal tersebut benar-benar mengukur apa yang mesti dikuasai siswa. Jika peserta ujian boleh menjawab soal dengan salah, soal tidak boleh salah. Oleh karena itu, salah satu tahapan dalam penyiapan soal ujian adalah validasi naskah soal UN.<br /> <br /> Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Penilaian Pendidikan (Puskurbuk) melakukan kegiatan validasi soal UN jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK, pada tanggal 20-24 November 2017 di ruang sidang lantai tujuh Puspendik. Turut hadir dalam acara pembukaan kegiatan ini Asrijanty  Kepala Bidang Penilaian Akademik Puspendik, Bambang Suryadi Ketua BSNP dan Kiki Yuliati Sekretaris BSNP. Anggota BSNP yang menjadi tim UN, akan hadir pada hari ketiga, Rabu (22/11/2017).<br /> <br /> Mereka adalah Titi Savitri Prihatiningsih, Teuku Ramli Zakaria, dan Nanang Arif Guntoro.<br /> Kegiatan validadi naskah soal UN ini melibatkan 80 dosen dari 16 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Perguruan tinggi yang terlibat dalam kegiatan ini adalah UI, UGM, ITB, IPB, ITS, UNDIP, UNPAD, UNAND, UNAIR, UNJ, UNESA, UPI, UNNES, UNY, UNRAM, dan UM. Selain dosen, kegiatan validasi ini juga melibatkan guru mata pelajaran dan tim penanggungjawab untuk mata pelajaran di Puspendik. Soal UN yang divalidasi meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Biologi, Kimia, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi.<br /> <br /> Bambang Suryadi dari BSNP dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk UN tahun 2018 ada kebijakan baru dalam bentuk soal, yaitu soal isian singkat untuk mata pelajaran matematika.<br /> “Kebijakan baru ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik melalui soal yang bersifat <em>Higher Order Thinking Skills</em> (HOTS)”, ucap Bambang.<br /> <br /> Ujian Nasional, tambahnya, sebagai ujian berstandar (<em>standardized test</em>) diwujudkan melalui standarisasi soal, pelaksanaan ujian, skoring, dan pelaporan.<br /> Lebih lanjut Bambang menekankan peran dosen dan guru dalam menelaah soal UN untuk menghasilkan soal ujian yang valid. Sebagai validator, para dosen dan guru bertanggungjawab mengecek kebenaran materi, keterbacaan, dan kesesuaian dengan kurikulum serta jenjang pendidikan.<br /> <br /> Terkait dengan materi, soal ujian harus terbebas dari unsur yang mengandung isu Suku, Antargolongan, Ras, dan Agama (SARA) atau  materi  yang bersifat kontroversial, seperti pornogafi atau isu politik.<br /> <br /> “Jika rambu-rambu ini diperhatikan, insya Allah, kita bisa menghasilkan soal UN yang berkualitas sebagai cerminan kredibilitas pada validator”, ucapnya.<br /> Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelum ini, masih ditemukan soal UN yang tidak memiliki pilihan jawaban atau soal yang mengandung unsur SARA. Sebagai contoh, dalam soal bahasa Indonesia ditemukan soal yang meminta siswa cara memakai jilbab. Soal seperti ini hanya sesuai untuk siswa beragama Islam dan tidak sesuai untuk siswa yang beragama selain Islam.<br /> <br /> Asrijanty Kepala Bidang Penilaian Akademik Puspendik, dalam penjelasannya menekankan pentingnya ketelitian dan menjaga kerahasiaan dalam menelaah soal. Kesalahan tulis atau kekurangan satu huruf saja dalam soal ujian bisa berdampak fatal.<br /> <br /> Secara teknis, dalam melakukan penelaahan soal, validator diminta membubuhkan jawaban untuk setiap soal. Validator juga mesti melakukan revisi apakah stimulus dalam soal sudah tepat atau belum, pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak, serta memastikan jawaban yang benar hanya mengandung satu unsur jawaban. <strong>(BS)</strong><br /> <br /> <br /> <br /> <strong>Sumber : <a href="http://bsnp-indonesia.org/2017/11/21/validasi-soal-ujian-nasional-2018/" target="_blank">http://bsnp-indonesia.org</a> </strong><br /> <br /> <br /> <h3 style="text-align: left;"> <strong> </strong></h3>

Validasi Soal Ujian Nasional 2018

Kualitas Soal Cerminan Kredibilitas Validator Ujian Nasional tahun pelajaran 2017/2018 dilaksanakan dengan moda Ujian Nasional Berbas...

Baca selengkapnya »

Buku IPS Terbitan Yudhistira tak Melalui Penilaian BNSP

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM8cvONJoZAXFRTNUvNRjdilu_1Z1SjZbyAI7xJ27tNuG0_dNy34VhJeh-XL28y4bc2jRNJQa_wM_QxwRJ3GD42XNDVVZ_EH6VoTkpDe5kZRVQK2qUijYPrUduxM6_HdkrMCEoeInvdU0/s1600/kepala-badan-penelitian-dan-pengembangan-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-_171214152154-374.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="556" data-original-width="830" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM8cvONJoZAXFRTNUvNRjdilu_1Z1SjZbyAI7xJ27tNuG0_dNy34VhJeh-XL28y4bc2jRNJQa_wM_QxwRJ3GD42XNDVVZ_EH6VoTkpDe5kZRVQK2qUijYPrUduxM6_HdkrMCEoeInvdU0/s320/kepala-badan-penelitian-dan-pengembangan-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-_171214152154-374.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: left;"> </div> REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Awalludin Tjalla menyebut, buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas VI terbitan Yudhistira yang menuliskan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tidak melewati penilaian dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Karena itu dia pun menyayangkan, jika buku terbitan Yudhistira tersebut bisa digunakan sebagai rujukan di sekolah.<br /><br />"Yang buku IPS kelas VI terbitan Yudhistira itu tidak melewati tahapan yang kami buat. Itu yang kami sayangkan," kata Awalludin saat menggelar konferensi pers di kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakata Pusat, Kamis (14/12).<br /><br />Awaludin menegaskan, seharusnya penilaian atas kriteria kelayakan buku teks pelajaran maupun buku nonteks pelajaran, diajukan oleh penerbit kepada Kemendikbud atau BNSP untuk ditelaah. Meski begitu, dia mengakui, hingga kini mekanisme penilaian tersebut masih belum maksimal, sehingga buku terbitan Yudhistira itupun bisa lolos terbit dan menjadi rujukan.<br /><br />"Jadi naskah setiap buku itu seharusnya ditelaah, lalu diberikan ulasan atau dikaji, diedit, dan ada uji keterbacaan oleh para guru. kemudian baru ditetapkan sebagai buku pelajaran oleh Mendikbud. Tapi ya proses itu memang belum terlalu baik," jelas dia.<br /><br />Karena itu, merujuk pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, dia mengatakan, buku teks pelajaran maupun nonteks pelajaran harus sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, dan norma positif yang berlaku. Karena itu, untuk menjamin pemenuhan nilai-nilai standar tersebut, diperlukan pelibatan semua pelaku dan pemangku kepentingan sebagai ekosistem perbukuan.<br /><br />"Jadi, rasanya pasti kami juga tidak akan selalu benar (dalam penelaahan buku pelajaran). Jadi masyarakat, dan berbagai pihak juga harus turut proaktif melaporkan jika ada kekeliruan dalam buku," tegas Awaluddin.<br /><br />Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan oleh temuan sejumlah buku IPS kelas VI yang menulis Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Kesalahan penulisan tersebut tertulis pada sejumlah buku IPS, seperti pada buku IPS kelas VI terbitan Yudhistira, lalu buku IPS Kelas VI yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.<br /> <br /> <br /> <br /> Sumber : <a href="http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/12/14/p0y2h3384-buku-ips-terbitan-yudhistira-tak-melalui-penilaian-bnsp" target="_blank">http://www.republika.co.id</a><br /> <br />  

Buku IPS Terbitan Yudhistira tak Melalui Penilaian BNSP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Awall...

Baca selengkapnya »